Berita Terkini

Dianjurkan menggunakan browser Mozzila Firefox untuk tampilan jadwal sidang terbaik

Sosialisasi e-Litigasi

02 Mar

242
Written by webadmin PNSkh

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pada hari ini Jumat tanggal 21 Februari 2020 pukul 08.00 WIB bertempat di ruang sidang Kusuma Atmadja Pengadilan Negeri Sukoharjo dipimpin oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Ibu Udjianti SH., MH. dengan ucapan puji syukur pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun , pada saat ini kita dikumpulkan untuk melakukan Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi E-Court ,Kemudian Ibu Ketua selanjutnya memberi kesempatan kepada Sdr. Berto Hidayat selaku admin untuk mensosialisasikan;

Kemudian Sdr. Berto Hidayat memaparkan sebagai berikut :

E Court semula hanya untuk Advokat sebagai Pengguna Terdaftar, sejak terbit Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengad ilan Secara Elektronik mencakup pula Pengguna Lain meliputi Jaksa/Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah, TNI, Polri, Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk Badan Hukum dan Kuasa Insidentil yang memenuhi syarat pengguna Sistem Informasi Peradilan.

E Litigasi menjalankan proses persidangan secara elektronik (gugatan, perlawanan, permohonan), meliputi pertukaran dokumen persidangan (yang terdiri dari gugatan, perlawanan, jawaban, replik, duplik), pembuktian, kesimpulan, pengucapan putusan/penetapan hakim dan pengiriman putusan/penetapan hakim kepada para pihak secara elektronik;

Pengguna Lain mendaftar perkara harus langsung datang ke kantor Pengadilan Negeri===> Meja E Court;

Setelah 14 (empat belas) hari putusan Pengadilan Negeri, Pengguna Lain tidak dapat lagi mengakses produk E Litigasi;

Meja E Court dan sarana pendukung E Court (SK KMA Nomor 3239/DJU /SK/HM02.3/11/2019)

  • Setiap Pengadilan Tingkat Pertama wajib menyediakan meja E Court yang merupakan bagian dari PTSP;
  • Salah satu bentuk pelayanan yang membantu para pihak yang menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik;
  • Beberapa fungsi meja E Court berdasarkan SK KMA Nomor 129 Tahun 2019:
  1. Melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai Pengguna Lain, Pengguna Lain mendaftar E Court harus datang langsung ke Pengadilan;
  2. Melakukan verifikasi pendaftaran perkara ;
  3. Mendaftarkan perkara intervensi melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi;
  4. Mengunggah gugatan intervensi dan surat kuasa kedalam Sistem Informasi Pengadilan.

Pendek kata, meja/pojok E Court akan memfasilitasi setiap permasalahan yang dihadapi pengguna jasa pengadilan dan pada akhirnya akan mendukung transformasi sepenuhnya proses kerja pengadilan kepada sitem elektronik.

Oleh karena itu petugas E Court selain memahami soal IT, petugas tersebut harus dibekali/memahami Hukum Acara Perdata, pribadi yang ramah, pandai berdiplomasi mengajak para pencari keadilan untuk beracara /berproses secara elektronik.

Mahkamah Agung RI melakukan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan.

Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi E-Court yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi :

* pendaftaran perkara (e-filing)

* pembayaran (e-payment) dan

* panggilan/pemberitahuan (e-summons) secara elektronik (online).

Menjawab 3 (tiga) persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh parapihak ketika berperkara di pengadilan, yakni :

* keterlambatan (delay),

* keterjangkauan (access), dan

* integritas (integrity).

-       Alur Pendaftaran Akun :

  1. Mendaftarkan akun
  2. pengguna terdaftar secara daring,pengguna lain melalui meja e- court
  3. Pendaftar hanya dapat diberikan status terdaftar apabila dapat diverifikasi

-       (Pasal 7 (2) Perma No. 1 Tahun 2019)

-       Penggunaan Sistem Informasi tunduk kepada syarat dan ketentuan yang berlaku (SK KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019)

-       Tata Cara Mendaftarkan akun :

  1. a.PENGGUNA TERDAFTAR
    1. Mengakses Aplikasi e-court.
    2. Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e mail dan kata kunci.
    3. Melakukan aktivasi akun pada alamat email.
    4. Melakukan login kedalam aplikasi.
    5. Melengkapi data advocat.
    6. Verifikasi oleh Pengadilan Tinggi.
    7. Mendapatkan akun yang berlaku secara nasional
    8. b.PENGGUNA LAIN
      1. Datang Langsung ke Pengadilan tempat perkara akan diajukan untuk pertama kalinya.
      2. Menghadap pada petugas meja e Court ( ditunjuk oleh KPN berdasarkan Surat Keputusan ).
      3. Membawa data sesuai dengan persyaratan untuk menjadi pengguna lain.
      4. Verifikasi oleh Pengadilan Negeri.
      5. Mendapat akun yang berlaku untuk satu perkara dalam waktu yang bersamaan kecuali atas izin Ketua Pengadilan.

-     Domisili Elektronik :

  1. Domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi
  2. Akan ada mekanisme verifikasi
  3. Pengguna Terdaftar otomatis terverifikasi dan dianggap memilih domisili pada alamat surat elektronik/ nomor telepon seluler yang telah terverifikasi.
  4. Tidak diperlukan lagi pengiriman fisik, panggilan sudah dianggap sah apabila sudah terkirim ke domisili elektronik para pihak dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. (pasal18)
  5. Apabila diperlukan panggilan asli diserahkan pada saat para pihak hadir di persidangan.

     - Tata cara pendaftaran perkara :

  1. Memilih pengadilan yang berwenang
  2. Mengunggah surat kuasa khusus.
  3. Mendapatkan nomor pendaftaran online ( bukan nomor perkara)
  4. Menginput data pihak.
  5. Mengunggah dukumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan pihak. (Pasal 9 (1) Perma No. 1 Tahun 2019)
  6. Mengunggah surat bukti yang sudah bermeterai. (Ps 9(2))
  7. Mendapatkan taksiran biaya panjar e-skum.
  8. Membayar panjar biaya perkara secara elektronik.
  9. Pendaftaran perkara secara elektronik di luar jam kerja akan diproses pada hari kerja berikutnya.
  10. Dalam hal ada beberapa kuasa pengguna , hanya satu akun yang dipakai.
  11. Membayar tambahan biaya perkara secra elektronik

-       Meja E-Court :

  1. Wajib tersedia disetiap pengadilan negeri.
  2. (Butir C.9 Lampiran SK KMA 129 Tahun2019 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 04 Tahun 2019)
  3. Ditetapkan berdasarkan SK Ketua Pengadilan
  4. Membantu calon pengguna terdaftar dan atau calon pengguna lain untuk mendaftarkan akun.
  5. Melakukan verifikasi data calon pengguna lain
  6. Membantu pengguna untuk mendaftarkan perkara.
  7. Membuatkan akses perkara bagi Penggugat Intervensi dan Tergugat yang menyetujui e cort. SDM handal IT, paham E-Court, ramah, berpenampilan menarik.

-       Lingkup Persidangan Secara Elektronik :

  1. Penyampaian jawaban,
  2. Replik & duplik
  3. Pemeriksaan saksi / ahli
  4. Penyampaian kesimpulan
  5. Putusan
  6. Intervensi

Pasal 20 sd 22 Perma No. 1 Tahun 2019

-       Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat (pada saat pendaftaran) dan tergugat (pernyataan pada sidang pertama) setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

-       Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

-       Hari Sidang terjadwal(court calendar)

-       Ketua Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan dan acara persidangan untuk persidangan secara elektronik

-       Panggilan Elektronik dan Intervensi :

  1. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, selama panggilan ditujukan ke alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
  2. Atas perintah Ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti dapat melakukan panggilan secara elektronik kepada para pihak yang berperkara secara elektronik di pengadilan.
  3. Pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi wajib memenuhi persyaratan sebagai pengguna terdaftar / pengguna lain.
  4. Petugas meja e court mendaftarkan perkara melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi.
  5. Pihak diterima melalui penetapan dan terhadap penetapan ini tidak ada upaya hukum.

-          Verifikasi oleh Majelis Hakim:

  1. Setelah menerima dokumen elekronik yang dikirimkan oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui E-Court. Dokumen elektronik yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat oleh pihak lawan.
  2. Setelah Majelis Hakim selesai memeriksa dokumen tersebut, maka Majelis Hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui menu yang telah tersedia pada E-Court. Dokumen elektronik akan terkirim kepada pihak lawan seiiring dengan Majelis Hakim menutup serta menetapkan tundaan persidangan.
  3. Panitera Pengganti wajib mencatat semua aktifitas persidangan secara elektronik pada Berita Acara Sidang Elektronik.

-       Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, dan duplik melalui SIPP. Jadwal persidangan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP terintegrasi dengan E-Court, sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal dan agenda persidangan melalui E-Court.

-       Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam formal Pdf atau rtf/doc. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali.

-       Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik :

  1. Persidangan untuk pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh atas permintaan penggugat atau tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi/ahli tersebut. Saksi/ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.
  2. Persidangan untuk memeriksa saksi/ahli yang demikian harus didukung oleh media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada pihak penggugat atau tergugat yang menghendaki.
  3. (Pasal 24 Perma No. 1 Tahun 2019, SK KMA No. 129 Tahun 2019, Huruf E. Persidangan Secara Elektronik, poin 5. Pembuktian)
  4. Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam E-Court. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis. (Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2019)

-       Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik:

  1. Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Apabila para pihak menghendaki, maka pengadilan dapat memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan/penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. (Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2019)

Pemberitahuan

11 Feb

142
Written by webadmin PNSkh

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Sukoharjo, 11 Februari 2020.

Dengan hormat, sehubungan dengan diadakannya lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) antar Pengadilan se-Jawa Tengah yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kami selaku Pengadilan Negeri Sukoharjo memberitahukan bahwa pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Februari 2020

Waktu : 08.30 - selesai

Tempat : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sukoharjo

akan diadakan video confrence dengan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu maka kami memohon maaf bagi para pencari keadilan apabila di jam tersebut pelayanan PTSP akan sedikit tersendat.

Terima kasih.

 

 

Jadwal Acara