HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Berita / Pengumuman Terkini

Blog PN Sukoharjo

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Negeri Sukoharjo

Rapat Bimbingan Teknis Kepaniteraan PN Sukoharjo

on Senin, 08 Maret 2021.

Rapat Bimbingan Teknis Kepaniteraan PN Sukoharjo

 

 

HARI/TANGGAL RAPAT

Selasa, 10 Februari 2021

TEMPAT

Ruang Sidang Kusuma Atmadja

WAKTU MULAI

09.00 WIB

POKOK BAHASAN

Bimbingan Teknis

PIMPINAN RAPAT

Udjianti, S.H., M.H.

NOTULEN

Patricia Briliani

 

Rapat dihadiri oleh :

1.      Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo

2.      Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo

3.      Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo

4.      Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo

5.      Sekretaris Pengadilan Negeri Sukoharjo

6.      Para Panitera Muda Pengadilan Negeri  Sukoharjo

7.      Para Kepala Subbagian Pengadilan Negeri Sukoharjo

 

Pembukaan rapat oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo.

-           Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo jam 09.00 WIB

-           Agenda rapat : Bimbingan Teknis Kepaniteraan

 

Notulen :

1.      Ibu Ketua menyampaikan bahwa agar dapat memenuhi one day minute one day publish, manajemen waktu sangat penting. Semakin baik manajemen waktu dan disiplin maka melakukan pekerjaan sehari hari akan menjadi lebih mudah.

 

2.      Bapak Saiman selaku narasumber I menyampaikan materi Tugas pokok dan funsi Panitera Pengganti dalam menyelesaikan perkara, yaitu :

§  Tugas utama Panitera Pengganti adalah membuat berita acara. Tugas ini sangat penting sebagai panduan dalam persidangan.

§  Dalam pelaksanaan pembuatan berita acara, harus kita maksimalkan sehingga berita acara tidak terlambat.

§  Dalam pengerjaan berita acara dan melaksanakan tugas kedinasan panitera pengganti, baiknya saling membantu sehingga pekerjaan dapat di selesaikan dengan cepat dan praktis.

§  Panitera pengganti dapat memanfaatkan teknik steno untuk memudahkan dan mempercepat proses pembuatan berita acara. Sementara para hakim juga harus tegas, lugas dan jelas dalam melakukan tanya jawab dengan saksi maupun tersangka, sehingga proses pembuatan berita acara tidak menyimpang.

§  Dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang paling penting adalah kekompakan, dengan prinsip “satu tim, sama rasa


 

 

3.      Sesi tanya jawab narasumber I, yaitu :

 

§  Bapak Kristiawan menanyakan “perkara yang telah selesai kemudian perkara ini terdapat pemberitahuan di luar negeri. Berapa masa tenggang inkrach tersebut? Apabila telah lewat tenggang waktu inkrach tetapi pemberitahuan belum kembali, apakah kita dapat mengeluarkan putusannya?”

 

§  Narasumber menjawab : “masa tenggang pemberitahuan di luar negeri maksimal empat bulan (sesuai dengan MoU Mahkamah Agung dengan Kementrian Luar Negeri). Untuk pengecekan pemberitahuan dapat di cek melalui rogatory.

 

§  Ibu Nasiatun Fadillah menanyakan “apabila pertanyaan hakim, jaksa dan pengacara tidak sesuai dengan unsur tetapi nanti akan di gunakan dalam putusan, apakah pertanyaan yang menyimpang dari hukum perlu di masukkan kedalam berita acara?”

 

§   Pasa putusan terdapat legal justice dan social justice yang terpadu. Apabila pertanyaan yang menyimpang dari kedua hal tersebut baiknya tidak di masukkan dalam berita acara. Sehingga ketika seseorang membaca berita acara akan tergambar inti dari persidangan.

 

§  Bapak Kurniawan menyarankan agar redaksional dalam berita acara perkara pidana yang dilaksanakan secara virtual seharusnya menggunakan redaksional berita acara sidang elektronik.

 

 

 

4.      Bapak Ari Menyampaikan materi Eksistensi dan Peran Jurusita dalam Manajemen Peradilan, yaitu :

 

§  Panggilan yang tidak bertemu dengan in persona, dan disampaikan kepada kepala desa / lurah harus mencantumkan “untuk disampaikan kepada yang dipanggil”.

 

§  Apabila kepala desa / pihak tidak mau tanda tangan pada relaas harus di sampaikan alasan mengapa kepala desa / pihak tidak mau tanda tangan.

 

§  Apabila pihak tidak diketahui tempat tinggalnya, maka untuk perkara umum panggilan di sampaikan pada bupati / walikota di dalam wilayah hukumnya. Untuk perkara perceraian dapat disampaikan melalui media dan papan pengumuman di pengadilan.

 

§  Apabila panggilan dinilai oleh majelis tidak sah, maka panggilan harus di sampaikan ulang oleh jurusita yang sama tanpa ada biaya panggilan.

 

§  Panggilan disampaikan tiga hari sebelum hari sidang, tetapi hari sidang tidak dihitung. Sehingga apabila sidang dilaksanakan pada hari kamis, maka panggilan maksimal di terima pada hari senin.

 

§  Apabila saat menyampaikan panggilan mendapat informasi bahwa tergugat telah pindah harus dipastikan apakah pindah secara permanen atau hanya dalam rangka pekerjaan.

 

 

 

5.      Sesi tanya jawab narasumber II, yaitu :

 

§  Bapak Haryo menyampaikan “apabila seseorang dipanggil, dan beliau adalah pejabat dalam suatu perusahaan apakah sah ketika panggilan di terima satpam perusahaan tersebut? ”

 

§  Narasumber menjawab “harus dibedakan siapa yang di gugat, apakah individu atau perusahaan. Apabila individu maka harus diantarkan ke person atau kantor desa, apabila perusahaan maka diterima satpam dan mendapatkan stempel perusahaan di anggap sah”

 

§  Bapak Berto bertanya “ketika dalam gugatan tercantum Pimpinan Perusahaan, siapakah yang di maksud, orang atau perusahaannya? Lalu apabila tergugat telah meninggal apakah sah bila yang menerima ahli warisnya?

 

§  Narasumber menjawab “baiknya dilakukan pengecekan ke kantor desa apakah tergugat telah meninggal, dan siapakah ahli warisnya, setelah itu panggilan selanjutnya dapat disamaikan ke ahli warisnya”

 

 

 

6.      Ibu Dewi Rindaryati, selaku Narasumber III menyampaikan materi , yaitu :

 

§  PTSP harus membuat SOP pelayanan kepada pencari keadilan dengan disabilitas, selain itu harus pula di tambahkan kursi prioritas untuk penyandang disabilitas, dan nomor antrian prioritas.

 

§  Petugas PTSP akan mendapatkan pelatihan untuk menangani pencari keadilan dengan penyandang disabilitas.

 

§  Berdasarkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, PTSP harus menyiapkan checlist yang berbeda, dan petugas PTSP harus menyampaikan siapa saja yang harus hadir (anak, calon suami / istri, dan orang tua / besan)

 

 

 

7.      Bapak M. Buchary sebagai Narasumber IV menyampaikan materi pengawasan, sebagai berikut :

 

§  Pelayanan PTSP harus prima agar semua klien merasa puas, diantaranya dengan mematuhi jam kerja PTSP dan melayani kebutuhan klien sesuai dengan SOP yang ada.

 

§  Bahwa apabila ada klien yang merasa tidak puas maka baiknya petugas PTSP dan satpam mampu menindak lanjuti dan tidak membiarkan masalah berlarut – larut.

 

Sukoharjo, 10 Februari 2021

Notulen,

                  ttd

Patricia Briliani,S.Kom.

NIP. 19951018 201903 1 011